Berapa bea masuk HS 81061010?

Bea masuk untuk HS 81061010 adalah 5% MFN, ditambah PPN 12% dan PPh Pasal 22 sebesar 2.5% (pemegang API) atau 7.5% (non-API). Tarif preferensial FTA dapat menurunkan tarif MFN.

Apakah HS 81061010 memerlukan izin impor (Lartas)?

Ya — HS 81061010 masuk daftar Lartas Indonesia dan memerlukan izin sektoral sebelum barang dikeluarkan dari pabean. 2 izin saat ini berlaku.

Bisakah perusahaan asing impor HS 81061010 tanpa entitas Indonesia?

Ya. Indonesia mensyaratkan importir tercatat (importer of record / IOR) untuk memegang lisensi API; perusahaan asing umumnya menggunakan layanan IOR pihak ketiga seperti Kickrate untuk mengimpor tanpa mendirikan PT PMA. IOR memegang lisensi API, mengajukan dokumen pabean, dan melunasi bea — Anda tetap pemilik barang dagangan.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk impor HS 81061010?

Untuk impor komersial standar HS 81061010, dokumen utama yang diajukan adalah BC 2.0 (Pemberitahuan Impor Barang / PIB) via sistem CEISA, didukung commercial invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, certificate of origin (jika klaim FTA), dan izin Lartas (jika berlaku). IOR mengkoordinasi dan mengajukan paket dokumen ini.

Pencarian Kode HS

Kontak

HS 81061010Bab 81

Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap — Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk

Diklasifikasikan di bawah kode HS 81061010, Bab 81. Impor komersial ke Indonesia memerlukan Importir Terdaftar (konsinyasi) berlisensi untuk pengurusan pabean.

Bea5%Pajak Pertambahan Nilai (PPN)12%Pajak Penghasilan2.5%0% FTA available

HS 81061010 — Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap — Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk

Bea & Pajak

Sumber: Indonesia INSW

Bea Masuk

Bea Masuk (BM MFN)

Dikenakan pada nilai CIF barang. Ini adalah bea masuk dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Dapat dikurangi menjadi 0% berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

12%

Dikenakan pada dasar pengenaan pajak (CIF + bea masuk). Indonesia menggunakan perhitungan khusus: dasar pajak disesuaikan menjadi 11/12 dari nilai impor sebelum menerapkan tarif 12%.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH)

2.5%

7.5% without IOR

Pajak penghasilan yang dipungut saat impor. Tarif tergantung pada apakah importir memiliki lisensi API: 2.5% dengan lisensi, 7.5% tanpa. Menggunakan Importir Terdaftar memenuhi syarat untuk tarif lebih rendah.

Import Cost Calculator

HS 81061010· Estimate your total landed cost

Origin Country

Shipment Value (CIF)

$USD

Exchange Rate

1 USD =IDR

How are you importing?

Select origin country and enter shipment value

Tarif Perjanjian Perdagangan Bebas untuk HS 81061010

MFN rate: 5%

Duty-free import available under 11 agreements. Select your origin country above to see applicable rates.

Agreement	Rate	Saving	Status
AHKFTA ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement	0%	-5.0%	active
RCEP-Korea Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement - Korea	0%	-5.0%	active
IACEPA Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement	0%	-5.0%	active
ICCEPA Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement	0%	-5.0%	active
IECEPA Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership	0%	-5.0%	active

Jalur pabean & formulir

Indonesia menggunakan jalur pabean berbeda tergantung tujuan akhir barang Anda. Untuk impor komersial standar HS 81061010, hanya BC 2.0 (PIB) yang berlaku. Formulir lain di bawah hanya berlaku jika barang Anda dirutekan melalui kawasan berikat, FTZ, atau KEK. Pelajari semua formulir →

Jalur impor standar

Untuk impor komersial biasa — formulir yang diajukan customs broker atau IOR Anda untuk sekitar 90% pengiriman.

BC 2.0

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pemberitahuan impor standar Indonesia. Sekitar 90% dari seluruh impor masuk via BC 2.0 — formulir ini yang dipakai hampir semua importir.

Jalur kawasan berikat

Berlaku hanya jika barang dirutekan melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) atau Kawasan Berikat. Umum pada manufaktur re-ekspor dan operasi logistik skala besar.

BC 1.6

Pemberitahuan Pemasukan Barang ke Pusat Logistik Berikat

Digunakan saat barang impor disimpan di Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk penyimpanan, pengemasan ulang, atau penanganan nilai tambah sebelum dikeluarkan final.

BC 2.3

Pemberitahuan Pemasukan Barang ke Tempat Penimbunan Berikat

Digunakan saat bahan baku impor masuk ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB / Kawasan Berikat) untuk manufaktur berorientasi ekspor.

BC 2.5

Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat

Pasangan dari BC 2.3. Digunakan saat barang yang diproduksi atau disimpan di Kawasan Berikat keluar ke pasar domestik Indonesia.

BC 2.8

Pemberitahuan Impor Barang Eks Pusat Logistik Berikat

Pasangan dari BC 1.6. Diajukan saat barang yang disimpan di Pusat Logistik Berikat (PLB) dikeluarkan ke pasar domestik Indonesia dan dikenakan bea.

Jalur Kawasan Perdagangan Bebas (Batam / Bintan / Karimun)

Berlaku hanya saat mengirim ke atau di dalam tiga FTZ Indonesia. Barang masuk bebas bea; bea dipicu saat keluar ke daratan utama.

FTZ01 — Entry from Outside Indonesia

FTZ01 - Pemasukan dari Luar Daerah Pabean (LDP)

Diajukan saat barang impor masuk ke Kawasan Perdagangan Bebas (Batam, Bintan, Karimun) dari luar negeri — bebas bea dan pajak pada tahap ini.

FTZ01 — Release to Indonesian Mainland

FTZ01 - Pengeluaran ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP)

Diajukan saat barang yang disimpan di FTZ dikirim ke daratan utama Indonesia — bea masuk dan pajak menjadi terutang di sini.

Jalur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berlaku hanya saat mengirim ke salah satu dari 22 KEK Indonesia (Mandalika, Sei Mangkei, Galang Batang, Kendal, dll.). Tax holiday + pembebasan bea dapat berlaku.

KEK — Entry from Outside Indonesia

KEK - Pemasukan dari Luar Daerah Pabean (LDP)

Diajukan saat barang impor masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) langsung dari luar negeri — bebas bea dan pajak dengan insentif fiskal tambahan.

KEK — Release to Indonesian Mainland

KEK - Pengeluaran ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP)

Diajukan saat barang yang diproduksi atau disimpan di KEK dikirim ke pasar domestik Indonesia — manfaat fiskal berakhir di sini.

Tidak yakin jalur mana yang berlaku untuk pengiriman Anda?

Sebagai IOR Anda, Kickrate menentukan jalur pabean yang tepat, mengajukan formulir CEISA, dan melunasi pajak — Anda terima saja kiriman.

Bicara dengan kami →